HALUSINASI VERSUS LITERASI

HALUSINASI VERSUS LITERASI 

Fenomena aneh bin ajaib munculnya oknum yang mengatasnamakan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia sungguh meresahkan masyarakat sekarang ini. Banyaknya pengikut dari oknum yang mengaku raja baru ini membuktikan bahwa literasi masyarakat di Indonesia masih rendah. Oknum yang memiliki halusinasi tinggi ini mengaku raja baru untuk mempengaruhi orang lain dengan satu motif yaitu mengumpulkan dana masyarakat. Daa masyarakat yang terkumpul ini diiming-imingi dengan kembalian yang berlipat ganda sehingga pengikutnya terbuai juga dengan halusinasi oknum ini. “Kerajaan-kerajaan“ baru yang bermunculan di Indonesia belakangan ini, yang menjadikan isu tersebut sebagai alat untuk mendulang keuntungan.

Fenomena kerajaan Sunda Empire, Keraton Sejagat yang menggemparkan ini, merupakan cerminan lemahnya literasi masyarakat dalam menyaring infomasi yang berkembang. Mayarakat mudah percaya dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Masyarakat belum mampu memilah dan memilih sumber yang benar dan kredibel yang pantas untuk dipercayai. Oknum yang mengaku raja ini menyasar masyarakat yang memiliki literasi lemah, berasal dari golongan menengah ke bawah yang termasuk ke generasi kolonial. Fenomena ini biasanya dimunculkan oleh orang yang mengalami delusi keagungan (grandiose delusion).

Keberhasilan para penggagas kerajaan fiktif untuk menggaet pengikut, didukung penguasaan psikologi massa sehingga mampu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Cerita-cerita yang disampaikan di tengah kumpulan massa mampu dikemas secara menarik sehingga membuat hal-hal yang tidak ada seolah nyata. Kemampuan itu berpeluang menghipnotis banyak orang memutuskan menjadi pengikutnya

Oknum yang mengaku dirinya raja ini sekarang lebih menyasar media sosial sebagai langkah strategis untuk menyebarkan pemahaman halusinasinya. Media sosial seperti fascebook, twitter dan youtube digunakan  oknum tersebut untuk menunjukkan eksistensinya. Mereka menampilkan narasi-narasi yang terlihat logis dan runut agar penonton serta warganet menjadi terhanyut dalam halusinasi mereka. Mereka menampilkan sumber-sumber yang tidak jelas validitas datanya. Cucoklogipun sering dimainkan agar calon pengikutnya menjadi mudah percaya dan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh oknum raja atau penguasa abal-abal ini.

Adanya kerajaan abal-abal yang meneruk keuntungan harta maupun suara melalui delusi dan halusinasi sangat bertentangan dengan gerakan literasi yang sedang digalakan oleh pemerintah. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi, dan aktif memajukan masyarakat dunia. Keberliterasian dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting, bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangi persaingan global.

Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama.

Pada era digital ini, penyebaran konten yang bernuansa halusinasi dapat menjadi ancaman kejahatan digital bagi masyarakat. Untuk itu masyarakat seyogyanya di edukasi dengan baik mengenai literasi digital. Selama ini gerakan literasi nasional masih menyasar pada pendidikan anak usia sekolah. Padahal hakekat literasi seharusnya digerakkan untuk semua golongan masyarakat baik usia sekolah maupun usia pasca sekolah. Literasi digital perlu digallakkan dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan digital menjadi penting sebab telah nyata bahwa kejahatan digital masa kini sudah mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Namun upaya perlindungan terhadap masyarakat jangan diartikan sedangkal tindakan pemblokiran atau pembatasan media sehingga terjadi lantensi informasi di masyarakat. Jangan sampai perlindungan digital ini malah memberangus kehidupan berdemokrasi dalam dunia digital kita. Pengekakangan yang berlebihan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebaliknya pemerintah perlu menambah keberpihakan kepeda seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran berbasis digital. Termasuk pembangunan kota-kota cerdas, peningkatan akses internet yang lebih masif, dan mendukung inovasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi tatanan birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu dimakah letak peranan guru dalam menggalakkan literasi di era digital ini?. Pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan besar bagi kaum pendidik untuk mengahadapi tantangan derasnya arus informasi melalui platform digital. Pendidik sebagai insan perubahan serta garda terdepan dalam pembangunan sumberdaya manusia maka diharapkan mampu mengedukasi siswa serta keluarga di rumah untuk lebih mawas diri dan lebih bisa untuk menyaring informasi di dunia digital.

Literasi seorang pendidik akan kentara manakala peserta didiknya tidak mudah terkena hoaks, literat dan dapat menyaring informasi dengan baik dan benar. Guru dituntut untuk terus berpikir terbuka dan kritis sehingga mampu menhajak peserta didik untuk memilah dan mengolah informasi menjadi lebih baik untuk mencegah hoaks. Selain itu, langkah yang harus dilakukan oleh pendidik adalah untuk terus memanfaatkan teknologi yang ada di dalam pembelajaran.

 Teknologi digital harus terus diperkenalkan oleh guru kepada siswanya sehingga siswa terbiasa menggunakan, mendapatkan dan mengolah informasi digital dengan baik. Pendekatan pendidikan karakter dalam pelaksanaan literasi digital sangat penting dilakukan oleh guru. Peran guru dalam menggalakkan pendidikan karakter untuk memilah berita hoaks kepada siswa sangatlah penting. Menyelamatkan generasi muda dalam penyebaran hoaks atau beria bohong.

Literasi digital perlu lebih digalakkan untuk melandasi tumbuhnya paradigma baru pendidikan   yang cerdas (heutagogi). Berbeda dengan pedagogi dan dan andragogi, heutagogi berbasis digital memungkinkan semua pemelajar menjadi pengajar. Sebab semua pemelajar berpeluang untuk memproduksi dan membagikan konten pengetahuan.

Pada paradigma heutagogi, kebenaran bukan merupakan suatu hegemoni yang mutlak namun harus lebih pada hasil daripada perdebatan yang akademis dan argumentatif. Pemerintah sebagai pengelola jalur digital dalam hal ini sebagai penyedia arus informasi, harus sangat terbuka dan mampu berdialog dalam forum untuk menyuarakan kebenaran secara akademis melalui media yang ada. Sehingga hoaks dan halusinasi yang dihembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi bisa tertangkal dengan ampuh dan efektif.